Komisi NATO-Georgia dibentuk

Pembentukan komisi khusus NATO-Georgia diputuskan pasca perang Kaukasus. Tepatnya, ketika pasukan Rusia masuk wilayah Georgia yang kalah perang. Karenanya kehadiran utusan NATO di ibukota Georgia, Tbilisi merupakan tindak lanjut yang membuat lega presiden Georgia, Michail Saakaschvili. Khususnya bagi Rusia hal ini menunjukkan, Georgia dan NATO akan bahu-membahu melangkah ke depan.

Saakaschvili tak segan menekankannya ketika menyambut Duta Besar dan Sekretaris Jenderal NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Saakaschvili: „Bagi rakyat Georgia, kedatangan Anda membawa pesan penting, yang juga merupakan isyarat bagi dunia, bahwa Georgia memiliki teman”. Sekretaris Jendral NATO juga tegas menjawabnya. Keberadaan dewan NATO di sana adalah untuk melihat bagaimana Georgia bisa diperkuat.

Kedua pihak juga tampak sepakat akan kritiknya terhadap Rusia. Saakaschvili mengulangi kecamannya tentang provokasi Rusia beberapa tahun teralhir, sementara Sekretaris Jendral NATO menjelaskan: „Posisi NATO jelas, baik dulu maupun sekarang. Aksi militer Rusia berlebihan. Rusia kini harus bertindak, agar rencana enam butir yang menjadi dasar gencatan senjata itu dipenuhi. Sejak awal NATO mendukung rencana ini. Kinipun begitu”.

Di pihak lain, Georgia juga memiliki kewajiban. Utusan NATO memang menyatakan kesediaan untuk membahas keanggotaan Georgia dalam NATO pada pertemuan Desember mendatang. Namun Georgia harus memenuhi berbagai persyaratan:

“Meskipun menghadapi situasi yang sulit, Georgia tetap harus melanjutkan proses demokratisasi. Mengakui prinsip-prinsip demokrasi merupakan dasar terpenting bagi Georgia, bila hendak bergabung dengan NATO”.

Salah satu fungsi Komisi Georgia-NATO ini adalah membantu pemerintah Georgia memenuhi persyaratan tersebut. Dua tugas lain yang dirangkap komisi ini adalah bertindak sebagai penasihat dalam perencanaan reformasi, maupun mengawasinya. Selain itu, harus dapat mendorong pelaksanaannya dan punya kekuasaan untuk mengambil keputusan. Tapi justru inilah yang dikritik pihak oposisi Georgia.

Disebutkan, dibawah Saakaschwili, proses demokratisasi berjalan di tempat. Tak ada pemilihan umum dan media tidak bebas. Pemimpin oposisi Lewan Gatscheschiladse menegaskan,

“Georgia perlu demokrasi. Kami membutuhkan kebebasan berpendapat dan kebebasan media, pemilihan umum yang bebas dan pengadilan yang independen. Apabila dengan pertemuan dan keputusan ini, ditemukan jalan untuk mencapainya, maka saya sangat menghargainya.”

Selasa ini, pihak oposisi akan bertemu dengan utusan NATO. Diperkirakan oposisi akan memberikan gambaran politik dalam negeri yang berbeda dan usai pembicaraan itu, akan berat untuk menyebut penandatangan dokumen pembentukan komisi Georgia-NATO sebagai peristiwa bersejarah. (ek)