Junta Myanmar Bebaskan Lebih 2800 Tahanan

Media Myanmar memberitakan, sebanyak 2.831 tawanan menikmati udara bebas dalam rangka peringatan kemerdekaan ke-59 negara itu dari Inggris, Kamis 4 Januari.

Koran corong pemerintah New Light Myanmar mengatakan, mereka yang dibebaskan Rabu ini (03/01) termasuk tahanan yang sikap moral dan nilai-nilai spiritualnya telah bertambah baik.

Sejumlah sumber menyebutkan, junta militer juga membebaskan tahanan politik, sedikitnya 4 orang. Sumber lain menyebutkan 27 orang. Satu hal yang sudah pasti, tokoh gerakan demokrasi Aung San Suu Kyi yang bersatus tahanan rumah, tidak termasuk di antaranya.

Seorang pejabat dari partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, menyebutkan nama mantan aktivis mahasiswa Soe Moe Naing yang dihukum penjara 24 tahun, sebagai salah satu yang dibebaskan. Namun pihak kelaurga yang mengunjunginya di penjara Rabu ini mengkonfirmasi, bahwa Moe Naing yang menjalani hukuman sejak 1999, belum dibebaskan.

Pemerintah militer Myanmar, yang dulu bernama Burma, sudah beberapa kali memberikan amnesti secara massal. Tahun 2004, lebih dari 14.000 tahanan dibebaskan hanya dalam kurun waktu dua bulan, yaitu antara November hingga Desember. Tahun berikutnya 2005, junta membebaskan 6000 orang.

Namun jumlah tahanan politik yang mendapat pengampunan jauh dari harapan.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi mengkritik pemerintah militer yang masih menahan 2000 tahanan politik di penjara, termasuk sejumlah petinggi partai oposisi pimpinan Suu Kyi, NLD. Jumlah yang diperkirakan PBB separuh dari itu. 1100 tahanan politik yang disekap di penjara, kebanyakan dengan kondisi memprihatinkan.

Akhir Desember lalu, AS menyatakan bertekad memperbaharui upaya di tahun 2007 ini untuk meloloskan resolusi DK PBB guna mendesak junta militer memperingan tekanan terhadap rakyatnya dan memperbaiki situasi hak asasi manusia di dalam negeri.

Dalam pernyataan tertulisnya, juru bicara Departemen Luar Negeri Tom Casey menyebutkan keprihatinan akan situasi di Myanmar yang mengancam stabilitas di wilayah sekitarnya. AS akan mengajukan resolusi secepat mungkin di tahun 2007.

Sebelumnya AS berulang kali meminta pada DK untuk mengambil tindakan terhadap Myanmar namun selama ini belum pernah mengajukan susulan resolusi yang dijanjikannya.

Bulan November, John Bolton yang ketika itu menjabat duta besar AS bagi PBB, menyatakan akan menawarkan resolusi dalam beberapa hari atau minggu kemudian untuk menekan junta militer Myanmar.

Namun Rusia dan beberapa anggota Dewan Keamanan saat itu berargumen, Myanmar bukan merupakan ancaman internasional bagi perdamaian dan keamanan, sesuatu yang merupakan mandat dewan dalam Piagam PBB.

Selama ini pemerintah Myanmar bergeming terhadap segala kritik internasional. Termasuk dari sesama anggota ASEAN yang mengkritik negara itu menjadi batu penghalang bagi ASEAN dalam menjalin kerjasama internasional.

Situasi hak asasi di Myanmar akan kembali menjadi sorotan pada kelanjutan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Cebu, Filipina, pekan depan.