Junta Militer Thailand Bubar

Kembalinya Thaksin dimungkinkan oleh kemenangan partai pendukungnya, PPP, dalam Pemilu Parlemen bulan lalu. Namun kendati hasil pemilu itu merupakan pukulan telak bagi junta militer namun kedatangan kembali Thaksin diragukan banyak kalangan.

Pokpong Lawansiri, Direktur Advokasi Regional Forum Asia, Bangkok, dalam wawancara dengan radio DW menyebutkan:

"Saya tidak yakin Thaksin akan kembali segera. Karena perkara korupsi yang dituduhkan kepadanya belum dicabut. Dan bahkan kalaupun ia benar-benar kembali, ia tak akan lagi ambil peran penting dalam politik. Karena sebagian partai yang berkoalisi dengan PPP akan menolak keterlibatan Thaksin di pentas politik."

Betapapun, kemenangan PPP merupakan pukulan besar buat junta militer yang menamakan diri Dewan Keamanan Nasional. Partai bentukan Tahksin, Thai Rak Thai, tidak boleh ikut Pemilu. Namun partai baru PPP terang-terangan menyatakan diri sebagai pendukung Thaksin. Dalam kampanyenya bahkan menyatakan bahwa memilih mereka merupakan bentuk dukungan terhadap Thaksin Sinawatra.

Militer masih berusaha menjegal kemenangan PPP dengan memperkarakannya ke Mahkamah Agung. Dasar pengaduannya, PPP adalah tunggangan politik Thaksin, yang sebenarnya telah dilarang berpolitik. Namun Mahkamah Agung mementahkan gugatan ini. Dan akhirnya, militer tak bisa berbuat apa-apa.

Rabu (23/01), militer mengumumkan pembubaran Dewan Keamanan Nasional, sekaligus berjanji untuk tidak lagi melakukan kudeta. Disebutkan, dalam transisi demokratis ini, militer tak akan melibatkan diri dalam politik, dan sebaliklnya meminta politikus untuk tidak turut campur urusan militer. Karenanya, disebutkan juru bciaranya, militer Thailand menginginkan agar dalam kabinet baru nanti, pos Menteri pertahanan dijabat oleh orang netral.

Namun PPP sebagai pemenang Pemilu suidah menyebutkan, mereka akan mencalonkan pemimpin mereka, Samak Sundaravej sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan. Dan militer tampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Karena berbagai perkembangan menunjukan melorotnya dukungan terhadap mereka. Pokpong Lawansiri, dari Forum Asia, menjelaskan sebabnya:"Sesudah menggelar kudeta, milter menjanjikan berbagai perbaikan situasi. Misalnya berjanji akan menindak para pelanggar hak asasi di masa Thaksin dan mengadili pelakunya. Namun militer tak mampu memenuhinya. Juga, salah satu prioritas pemerintah sesudah kudeta militer adalah memulihkan keamanan di Thailand Selatan. Tapi justru situasi di sana makin memburuk."

Jelas, militer Thailand salah perhitungan. Saat melakukan kudeta tak berdarah September 2006 yang menggulingkan Thaksin Sinawatra, mereka mendapat dukungan masyarakat. Namun tak beberapa lama, dukungan melorot jauh. Tetapi betapapun mengecewakannya pemerintah junta militer, mengapa rakyat kembali mendukung Thaksin?

Pokpong Lawansiri, dari Forum Asia:

"Memang Thaksin merupakan perdana menteri yang korup waktu itu. Namun ia tetap mendapat dukungan dari kebanyakan rakyat di kawasan-kawasan miskin. Karena kendati menyedot dana sangat besar yang diambilnya dari pajak, banyak program Thaksin yang menyentuh langsung kehidupan rakyat miskin. Misalnya program 1 juta Baht bagi desa miskin untuk menciptakan lapangan kerja. Juga sistem kesehatan yang disebut pelayanan 30 Baht. Dengan program itu masyarakat di berbagai pelosok bisa mendapat perawatan kesehatan apapun dengan hanya membayar 30 baht, atau kurang dari 1 Dolar."