1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jokowi Kumpulkan Para Menteri di Istana, Bahas soal Rempang

Detik News
25 September 2023

Relokasi warga untuk pembangunan Rempang Eco-City, Batam, memicu polemik. Pagi ini (25/09), Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri membahas ihwal pembangunan dan konflik di Rempang.

https://p.dw.com/p/4WkyU
Presiden Joko Widodo dan para menteri
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para menteriFoto: Rusman/Presidential Secretariat Press Bureau of Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat ini digelar guna membahas ihwal pembangunan Rempang Eco-City, Batam.

Pantauan detikcom, para menteri memasuki Istana sejak pukul 09.30 WIB, Senin (25/09). Menteri-menteri tersebut yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Rempang," kata Siti singkat sebelum memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, Bahlil belum mau membeberkan apa yang akan dibahas bersama Presiden Jokowi hari ini. Namun, Bahlil berjanji memberi penjelasan usai rapat terbatas (ratas).

"Ratas, ratas ya. Nanti kita lihat. Setelah rapat saya kasih keterangan pers," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, relokasi warga untuk pembangunan Rempang Eco-City, Batam memicu polemik. Warga menolak relokasi hingga kericuhan pun terjadi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga telah mengunjungi Pulau Rempang, Batam, Senin (18/09) kemarin. Kunjungan ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak pengembangan proyek Rempang Eco-City.

BP Batam: 28 September bukan batas akhir daftar relokasi

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi memastikan pihaknya akan terus memaksimalkan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City. Menurutnya tim pendataan masih akan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan kawasan.

"Tenggat waktu 28 September 2023 mendatang bukan batas akhir akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat," ungkap Rudi dalam keterangannya, dikutip Senin (25/09).

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Kota Batam tersebut turut memastikan bahwa pihaknya bakal mengutamakan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama proses berlangsung. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya jumlah pendaftar hingga tanggal 23 September 2023.

Tercatat lebih dari 200 KK telah sepakat untuk dilakukan pergeseran ke hunian sementara. Sedangkan lebih dari 400 KK telah melakukan konsultasi kepada tim satuan tugas Rempang Eco-City yang berada di tiga posko berbeda.

"Saya ingin tim mengutamakan pendekatan humanis. Saya tak mau ada paksaan terhadap warga saya di Rempang," tambahnya.

Untuk diketahui, bagi warga yang ingin mendaftar ke posko cukup melengkapi beberapa persyaratan yang telah disampaikan. Seperti membawa fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, surat penguasaan tanah selama 10 tahun secara terus-menerus, foto bangunan 4 sisi, buku tabungan, dan memberitahu titik (koordinat) lokasi rumah.

"Jangan ada intervensi kepada masyarakat. Yakinlah pemerintah tak akan pernah menyengsarakan masyarakatnya," tutup Rudi. (ha)

 

Baca selengkapnya di: Detik News

Jokowi Kumpulkan Para Menteri di Istana, Bahas soal Rempang

BP Batam Jamin 28 September Bukan Batas Akhir Daftar Relokasi Warga Rempang