Inggris Ketatkan Kebijakan Anti Teror

Salah satunya adalah pengetatan perbatasan. Dan ini akan segera diberlakukan. Perdana Menteri Gordon Brown:

"Perubahan yang segera akan terasa mulai bulan depan adalah, begitu tiba di Inggris, yang akan langsung mereka jumpai –baik di bandar udara maupun pelabuhan, adalah kehadiran para petugas berseragam yang sangat kentara."

Yang menarik, sebetulnya penempatan para petugas di perbatasan sudah lama diusulkan Partai Konservatif yang beroposisi, namun selalu ditolak pemerintahan Partai buruh. Rupanya berbagai peristiwa dan percobaan serangan teror di Inggris, termasuk tiga percobaan serangan bom mobil di Glasgow dan London hanya dua hari setelah Brown menjabat, mengubah sikap pemerintah.

Selanjutnya, para pendatang harus melewati suatu pos terpadu, yang menggabungkan pemeriksaan paspor dengan bea cukai. Gordon Brown juga menyebut, seluruh pemeriksaan akan menggunakan teknologi tinggi, dengan pemindaian biometrik di seluruh gerbang kedatangan dan keberangkatan. Dengan demikian, para teroris yang hendak masuk Inggris bisa ditangkal sejak awal, sedangkan yang sudah kepalang berada di Inggris tak bisa meloloskan diri.

Sementara yang sudah dilakukan, antara lain pengusiran terhadap 9 warga asing yang dianggap mengancam keamanan:

"Selain itu deportasi terhadap 21 warga asing lain masih terus diproses. Berdasarkan pertimbangan keamanan juga kita telah menangkal niat 124 orang yang hendak masuk Inggris, dan menolak 52 orang lainnya yang terbukti mendukung terorisme atau menunjukan perolaku yang tak bisa diterima. Secara umum, sekitar 4000 tahanan asing akan dideportasi tahun ini."

Perdana Menteri Gordon Brown juga mengajukan menambahan masa penahanan tersangka terorisme. Hukum yang berlaku sekarang memberi hak pada polisi untuk menahan tersangka teroris sampai 28 hari tanpa tuduhan resmi. Kini pemerintah ingin melipat duakannya menjadi 56 hari. Kendati untuk kasus-kasus khusus. Yakni :

"Dalam keadaan yang begitu rupa, tatkala polisi harus bertindak sangat dini untuk mencegah terjadinya suatu serangan, ketika jumlah barang bukti yang harus diperiksa luar biasa besar, dan ketika dibutuhkan keterangan tambahan dari negara-negara lain"

Masalahnya, penahanan sekian lama tanpa tuduhan resmi sejak awal sudah dikecam para pemantau HAM. Bahkan upaya memperpüanjang masa tahanan ini pula yang dulu membuahkan kekalahan pertama perdana menteri terdahulu, Tony Blair, dalam pemungutan suara di majelis Rendah.

Namun di luar pengamanan, PM Gordon Brown juga mengajukan langkah-langkah baru di bidang kemasyarakatan, yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari seluruh agama dan latar belakang. Yakni melalui berbagai forum diskusi, debat, dialog, dan pendidikan, khususnya untuk anak-anak muda yang rentan agar tidak terbujuk masuk ke dalam jerat kaum ekstrimis pelaku kekerasan. Antara lain dengan mengembangkan berbagai program kepemimpinan untuk kaum muda, pemberdayaan perempuan di berbagai kelompok masyarakat, dan pembangunan proyek-proyek kesadaran kewearhganegaraan. Lebih jelas, Gordon Brown lagi:

"Di seluruh Inggris terdapat sekitar 1000 madrasah, yang memberi pendidikan usai sekolah terhadap antara 5 ribu hingga 10 ribu anak muda. Di kota Bradford sudah tercapai kesepakatan untuk memasukan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum madrasah. Dan kami berusaha mengembangkannya ke seluruh negeri."

PM Brown menjelaskan pula upayanya untuk meningkatkan berbagai program pembauran bersama para pemimpin agama, mensponsori para imam yang mampu berbahasa Inggris, dan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga antar iman di berbagai kalangan masyarakat.