Industri Film Porno Jepang Minta Maaf
23 Juni 2016
Permohonan maaf disampaikan setelah tiga pencari bakat dituduh memaksa seorang perempuan untuk tampil di lebih dari 100 film porno selama beberapa tahun.
Intellectual Property Promotion Association (IPPA) Jepang yang mewakili industri film dewasa tersebut menyatakan akan "mendorong produsen untuk mengambil tindakan, untuk segera memperbaiki situasi dan memulihkan kondisi dari seluruh industri sektor tersebut".
"Asosiasi ini sangat menyesalkan karena telah gagal mengambil inisiatif (untuk menangani masalah sebelumnya). Kami sangat menyesal," ujar mereka.
Tiga orang ditangkap
Terkait kasus tersebut, bulan ini, polisi menangkap tiga orang, termasuk seorang eksekutif berusia 49 tahun di lembaga yang bermarkas di Tokyo Marks Jepang, atas dugaan melanggar undang-undang perburuhan negara.
Agen pencari bakat menekan korban untuk tampil di film dewasa dengan ancaman peringatan, bahwa yang bersangkutan harus membayar denda untuk pelanggaran kontrak jika dia menolak, demikian media lokal melaporkan. Perempuan yang tidak disebutkan namanya pikir dia akan bekerja sebagai model.
Film pornografi tersebar luas di Jepang, tapi sisi gelap dari industri ini jarang dibicarakan secara terbuka dan hak-hak mereka yang bekerja di dalamnya bahkan kurang begitu diperhatikan.
Dalam upaya untuk mencegah penyalahgunaan dalam bisnis ini, koalisi kampanye dan kalangan hukum telah mendesak pihak berwenang untuk menindak pelaku aksi penganiayaan seksual.
Aktivis menunjuk jenis pelanggaran tersebut termasuk pemaksaan atau penipuan penandatanganan kontrak. Bahkan terkadang anak-anak di bawah umur menjadi korban.
Seks tanpa pengaman dan diperkosa beramai-ramai
Beberapa aktris mengatakan mereka dipaksa untuk melakukan hubungan berulang kali tanpa menggunakan alat perlindungan dan bahkan diperkosa beramai-ramai selama pembuatan film berlangsung.
Shihoko Fujiwara, seorang aktivis Lighthouse, organisasi non-profit yang membantu para korban perdagangan manusia mengatakan: "Pemerintah harus mengambil tindakan."
Human Rights Now, sebuah kelompok kampanye yang berbasis di Tokyo, mengatakan jumlah perempuan yang mencari konseling atas pelanggaran industri ini melonjak lebih dari 80 persen pada tahun lalu.
ap/vlz(afp)