Indonesia Rajut Kerjasama Global Perangi Pencurian Ikan

Pemerintah Indonesia berupaya menggandeng koalisi internasional untuk memerangi praktik penangkapan ikan ilegal. Presiden Joko Widodo mengklaim kerugian yang tercatat setiap tahun mencapai angka 20 milyar Dollar AS, "dan mengancam 65 persen terumbu karang kita."

"Sebab itu penting untuk kami agar memerangi sindikat kriminal lintas negara lewat kerjasama global," ujarnya saat membuka Simposium Internasional untuk Kejahatan Perikanan di Yogyakarta.

Indonesia sejauh ini masih mengandalkan kebijakan "shock therapy" dengan menenggelamkan kapal nelayan yang tertangkap beraktivitas secara ilegal. Kini Malaysia juga berniat mengikuti langkah serupa.

Menteri Pertanian Ahmad Shabery Cheek mengatakan pihaknya juga berencana menjadikan bangkai kapal sebagai terumbu buatan. Namun berbeda dengan Jakarta, Malaysia tidak akan menggunakan bahan peledak untuk menenggelamkan kapal agar tidak mengancam satwa laut.

Penangkapan ikan ilegal di Asia Tenggara mulai marak sejak Cina membentuk "milisi perikanan" di Laut Cina Selatan. Mereka adalah nelayan yang disokong negara dan didorong untuk mencari ikan di kawasan yang diperebutkan buat mengukuhkan klaim Beijing atas wilayah tersebut. Perairan Natuna adalah salah satu di antaranya.

Armada sipil yang berkekuatan hingga 2000 kapal nelayan itu berpusat di dua pelabuhan perikanan terbesar Cina, yakni Sanya dan Hainan. Fasilitas tersebut penting "untuk melindungi hak eksploitasi laut milik Cina di Laut Cina Selatan," kata Zhang Huazhong, Kepala Biro Perikanan Sanya kepada China Daily.

Para nelayan itu tidak cuma didampingi kapal penjaga pantai Cina, melainkan juga mendapat dukungan diplomatik saat mereka ditangkap. Beijing berulangkali mendesak Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayannya yang ditangkap.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menenggelamkan lebih dari 200 kapal nelayan ilegal, sebagian besar berasal dari Cina.