1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Rencana Patroli Bersama di Laut Cina Selatan

24 Februari 2017

Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull akhir pekan ini, patroli bersama dengan Australia di Laut Cina Selatan jadi tema pembahasan.

https://p.dw.com/p/2YCjX
Indonesien Militärübung
Foto: AFP/Getty Images/J. Kriswanto

Kepada surat kabar Australia, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, lawatannya ke Australia di antaranya akan membahas soal patroli bersama dengan negara itu, sejauh tidak mengobarkan ketegangan dengan Cina. "Jika tidak ada ketegangan saya pikir patrol bersama merupakan hal penting," ujar Joko Widodo.

Indonesia mengambil posisi netral terhadap sengketa Laut Cina Selatan, dengan bertindak sebagai penengah antara Cina dan para anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara  (ASEAN) yang bersitengang di perairan itu.

Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, dimana sekitar $US 5 triliun angka perdagangan melewati perairan itu setiap tahunnya. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim kawasan itu.

Australia - yang mengatakan itu tidak mau berpihak atas sengketa Laut Cina Selatan mendukung kebebasan kegiatan di wilayah ini yang diawasi navigasi AS. Pemerintahan di Canberra juga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia setelah ketegangan baru-baru ini, dimana Indonesia tangguhkan kerjasama militer dengan Australia pada bulan Januari, ditemukan materi pendikan militer di Australia yang dianggap  "melecehkan" Indonesia.

Selalu mendapat tempat

Panglima  militer Australia meminta maaf kepada Indonesia di bulan Februari, namun kerjasama militer tetap ditangguhkan. Pengamat militer Aris Santoso menyebutkan, memang selalu ada batu kerikil dalam hubungan antara Indonesia dan Australia, tetapi eskalasi konfliknya tidak serumit dengan yang terjadi di Laut Cina Selatan hari-hari ini.

Menurut Aris Santoso, satu lagi yang patut dicatat, Australia tidak sekeras Amerika Serikat dalam hal sanksi kerja sama militer. "Mungkin kita masih ingat, bagaimana AS menghentikan seluruh bantuan pendidikan bagi perwira TNI, yang dikenal sebagai program IMET (International Military Education & Training),  sebagai dampak dari Peristiwa Santa Cruz, Dili, November 1991.

Namun bagi Australia, di tengah pasang surut hubungan kedua negara, selalu ada alokasi bagi perwira TNI dalam lembaga pendidikan lanjutan seperti Australian Command and Staff College (setingkat Sesko matra) atau Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS, kira-kira setingkat Lemhanas)."

Masalah-masalah bertetangga

Masalah-masalah lain yang juga menyulut ketegangan antara Indonesia dan Australia  dalam beberapa tahun terakhir, misalnya akibat eksekusi narapidana Australia yang terlibat narkoba dan kebijakan Canberra atas imigran di Indonesia. Hubungan kedua negara membaikkapal migran kembali ke Indonesia, tapi kembali membaik setelah Turnbull menjabat sebagai perdana menteri.

 "Kunjungan ini sangat penting bagi kami karena menunjukkan seberapa dekat kita sebagai tetangga," kata juru bicara kementerian luar negeri Arrmanantha Nasir. Di lain pihak, dalam sebuah pernyataan, Turnbull mengatakan bahwa "hubungan bilateral dengan Indonesia sangat penting untuk kedua negara dan sangat kuat."

Presiden Joko Widodo awalnya dijadwalkan untuk mengunjungi negeri kangguru itu pada November, namun terpaksa membatalkan perjalanan untuk menangani demonstrasi massa besar-.besaran di  Jakarta.

Masalah-masalah lain yang turut dibicarakn dalam kunjungan Jokowi ke Australia, di antaranya termasuk investasi, terorisme dan keamanan cyber, serta keinginan Presdien Joko Widodo untuk memperluas pengajaran bahasa Indonesia di Australia. Joko Widodo juga akan bertemu dengan pengusaha dan wargaIndonesia yang tinggal di Sydney, Australia.

ap/vlz(ap/dpa/afp/rtr)