Jelang Sidang Ketua KPK, ICW Desak Sanksi Berat
24 Agustus 2020
Geger kunjungan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menggunakan helikopter mewah memasuki babak baru. Aduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik terhadap tindakan Firli itu segera diproses etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Dugaan pelanggaran kode etik itu bermula dari aduan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Firli diduga melanggar etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan ke Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Boyamin menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah.
"Hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2020, MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 Juni 2020.
Berkaitan dengan hal itu, Dewas KPK segera menggelar sidang etik untuk Firli. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pada Rabu, 19 Agustus lalu, mengatakan jadwal sidang etik untuk Firli akan digelar pada Selasa, 25 Agustus 2020.
"Penegakan aturan etik ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK untuk menjaga institusi dan nilai yang ada di KPK. Kami di Dewas serius untuk melakukan ini dan kami harap masyarakat juga terus mengawasi KPK dan proses yang berjalan ini," kata Tumpak.
Desak sanksi berat
Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Dewas KPK dapat memberi sanksi berat karena diduga pimpinan lembaga antikorupsi itu telah melakukan pelanggaran kode etik beberapa kali.
"Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak agar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan pers, Senin (24/08).
Koalisi masyarakat sipil mengusulkan agar Firli Bahuri dijatuhi sanksi berat hingga permintaan mundur dari jabatannya. Kurnia menyebut berkaca pada pengalaman sebelumnya, pimpinan KPK pada periode sebelumnya Abraham Samad dan Saut Situmorang sempat diberi sanksi tegas oleh organ pengawasan internal KPK yakni Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) karena terbukti melanggar kode etik.
Lebih lanjut, Kurnia mengatakan publik akan melihat, apakah Dewan Pengawas memiliki keberanian sebagaimana Kedeputian PIPM untuk menyidangkan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Ketua KPK.
"(Mendesak agar) Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua KPK diikuti dengan perintah agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya," sambung Kurnia.
Kurnia mengatakan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri bukan pertama kali. (pkp/ha)
Baca selengkapnya di:
Polemik Ketua KPK Naik Heli Mewah Segera Disidang Etik
Jelang Sidang Etik Firli Bahuri, ICW dkk Desak Dewas KPK Beri Sanksi Berat