Diupayakan, Kompromi Soal Jilbab Turki

ANKARA: Pemerintah Turki mengajukan usulan kompromi ke Parlemen, mengenai pencabutan larangan jilbab di Perguruan Tinggi. Rancangan Undang-undang itu disusun oleh Partai AKP yang memerintah bersama sebuah kelompok nasionalis MHP. Usulan kompromi yang dimaksud adalah tetap melarang cadar dan pakaian tertutup seperti Burka, namun mengizinkan perempuan dengan jilbab longgar untuk kuliah di Universitas. Partai nasionalis sekuler yang merupakan kelompok oposisi utama, Partai Rakyat Republik, mengecam rancangan Undang-Undang itu. Menurut mereka, pencabutan laranagn berjilbab di universitas merupakan ancaman terhadap nuilai-nilai sekuler Republik Turki.