Diskors, PM Thailand Prayuth Justru akan Jadi Menhan

Perdana Menteri (PM) Thailand yang ditangguhkan dari tugas resminya, Prayuth Chan-ocha, mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan peran sebagai Menteri Pertahanan. Pernyataan itu dia tuliskan lewat media sosialnya, dan menjadi pernyataan langsung pertamanya kepada publik sejak pengadilan memerintahkan Prayuth untuk menghentikan tugasnya sebagai PM.

Jabatan Prayuth ditangguhkan sembari pengadilan memproses gugatan yang menuduh PM Thailand itu melanggar masa jabatan.

Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan yang kini menjabat sebagai PM sementara.

"Saya akan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap hari,” kata Prayuth di akun Twitter resminya, Kamis (25/08) malam.

Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu (24/08) memutuskan untuk mendengarkan petisi yang diajukan oleh partai oposisi utama yang menyatakan bahwa masa kepemimpinan Prayuth sebagai kepala junta militer setelah ia mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, harus diperhitungkan dalam keseluruhan masa jabatannya. Konstitusi menetapkan batas masa jabatan delapan tahun untuk perdana menteri.

Masih belum jelas kapan pengadilan akan memberikan keputusan tentang peninjauan tersebut. 

Kontroversi mengenai batas masa jabatan Prayuth adalah episode terakhir dalam hampir 20 tahun kekacauan politik di negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu. 

Kekacauan politik itu termasuk dua kudeta dan protes yang melibatkan kekerasan oleh pasukan keamanan. Protes itu merupakan penentangan terhadap keterlibatan militer dalam politik dan tuntutan agar dilakukannya reformasi monarki, seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri, mengatakan pada Jumat (26/08) kabinet tetap berfungsi seperti biasa.

pkp/ha (Reuters)