Demo Tolak RUU HIP Berpotensi Jadi Klaster Baru Corona

Sejumlah massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR kemarin siang. Pakar Epidemiologi menyebut hal itu berpotensi menjadi klaster COVID-19 baru.

"Mereka berisiko tinggi untuk terinfeksi dan menyebarkan COVID-19. Jadi memang berpontensi besar untuk menjadi klaster baru COVID-19. Apalagi selama aksi mereka tidak melakukan protokol kesehatan, yang pasti sulit dilakukan pada saat aksi massa," kata Pakar Epidemiologi FKM UI Iwan Setiawan, Rabu (24/6/2020).

Iwan mengimbau agar para peserta melakukan tes usai berkumpul melakukan aksi. Dia menyebut tes yang dilakukan lebih baik PCR untuk mengetahui secara cepat hasilnya.

"Jangan rapid test tapi PCR, rapid test sekarang belum terdeteksi yang terinfeksi, karena antibodi baru terdeteksi di hari ke-10," ujarnya.

PA 212 klaim semua aman

Meski massa aksi demo disarankan mengikuti tes polymerase chain reaction (PCR), PA 212 meyakini mereka baik-baik saja.

"Belum ada (rencana tes PCR). Kami yakin insya Allah aman dan sehat semua, ikhtiar sudah kita lakukan dari penyemprotan disinfektan," ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Slamet menyebut koordinator lapangan pada aksi kemarin telah meminta peserta menjaga jarak. Slamet berdoa pandemi virus Corona segera berlalu.

"Instruksi dari korlap untuk jaga jarak dan pakai masker. Bahkan lewat mobil komando saya sendiri mengingatkan untuk jaga jarak dan pakai masker. Mari kita berdoa semua aman dan sehat dan Corona segera berlalu," katanya.

Sebelumnya massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF-Ulama, dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi massa pada Rabu (24/6) siang.

Mereka menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan RUU usulan DPR untuk ditarik dari Prolegnas. Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak pun menjelaskan alasan pihaknya masih menggelar unjuk rasa di tengah pandemi virus Corona.

"Kenapa kami masih berkumpul saat COVID masih tinggi? Karena mereka (DPR) mengerjakan (RUU HIP) ketika COVID, kalau kita tunggu sampai COVID selesai ya, sudah selesai semua," ujar Yusuf Martak di atas mobil komando, Rabu (24/6/2020).

Dalam orasinya, Yusuf Martak ingin bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk meminta agar pembahasan RUU HIP dibatalkan. Selain sebagai ketua DPR, kata Yusuf, Puan berasal dari PDI Perjuangan yang memiliki jargon partai wong cilik.

"Saya meyakini ibu Puan bersedia (menemui massa) karena beliau dari partai yang memiliki jargon partai wong cilik," katanya.

Pimpinan DPR janji setop pembahasan

Pimpinan DPR RI kemudian beraudiensi dengan perwakilan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas lain guna membahas perihal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendapat penolakan dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut pihaknya berkomitmen menyetop pembahasan RUU HIP.

"Insya Allah ini (RUU HIP, red) akan kita stop," kata Azis usai beraudiensi dengan perwakilan PA 212, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Azis menyebut nasib pembahasan RUU HIP saat ini berada di tangan pemerintah. Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar itu memastikan, jika pemerintah telah mengirimkan surat mengenai penghentian pembahasan RUU HIP, DPR akan menindaklanjutinya.

"Posisinya sekarang kan lagi di pemerintah. Tentu, nanti saat pemerintah mengambil sikap yang telah disampaikan oleh Pak Mahfud Md itu akan distop. Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai tatib. Tentu kita akan melalui rapim, kemudian ke Bamus dan bawa ke paripurna untuk menyampaikan komitmen melakukan penyetopan ini," papar Azis. (gtp/pkp)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Pakar Nilai Demo PA 212 Bisa Jadi Klaster Baru Corona, Peserta Diminta Tes PCR

Massa Demo Tolak RUU HIP Disarankan Tes PCR, PA 212 Klaim Semua Aman

Temui Perwakilan PA 212, Pimpinan DPR Janji Setop Pembahasan RUU HIP