Delegasi Komisaris Uni Eropa Kunjungi Beijing

Perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi menusia di Tibet dan aksi protes menentang Olimpiade di Beijing, membuat delegasi Uni Eropa yang berada di Cina Kamis (24/04) dan Jumat (25/04), lebih dari sekedar tidak nyaman. Sebelum krisis Tibet, sudah ada cukup banyak hal sensitif untuk dibahas dengan pemerintah Cina, terutama masalah ekonomi dan perdagangan. Kini, sengketa mengenai Olimpiade harus menempati ruang lebih luas.

Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barroso sebetulnya rutin mengangkat tema hak asasi saat bertemu pemimpin Cina dalam konferensi tingkat tinggi setiap setengah tahun. Tapi pembicaraan kali ini akan lebih mendetil, kata juru bicara Komisi Eropa, Johannes Laitenberger.

"Ketua Komisi juga akan bertemu Presiden Hu Jintao. Dalam kerangka dialog terbuka dengan Cina, tentu saja komisi akan membicarakan masalah hak asasi dan kebebasan berpendapat dengan Cina. Apa yang terjadi di Tibet baru-baru ini merupakan alasan tambahan untuk itu."

Uni Eropa akan mengulangi tuntutan agar Cina memulai dialog dengan pemimpin spiritual tertinggi Tibet, Dalai Lama. Protes terhadap supermarket Prancis di Beijing dan demonstrasi pro-Cina di Eropa, harus diterima.

Laitenberger mengatakan, "Dalam dialog terbuka semacam itu termasuk juga termasuk bahwa semua persoalan bisa diletakkan di atas meja. Dialog selalu bisa dilakukan dengan mereka yang menyampaikan pendapatnya secara damai.“

Tapi boikot terhadap penyelenggaraan Olimpiade atau penerapan sanksi ekonomi tidak dikehendaki para pemimpin Uni Eropa. Setidaknya selama situasi di Tibet tidak memburuk secara krusial.

Sebaliknya, pencabutan embargo senjata, pengakuan tak terbatas sebagai ekonomi pasar, tak akan dibahas delegasi komisi Eropa. Sekalipun Cina sudah sejak lama menuntut dua hal tersebut.

Dari pihak Eropa masih banyak keluhan menyangkut produk murah dan barang bajakan Cina yang membanjiri pasar Eropa. Uni Eropa memberlakukan anti Dumping terhadap produk buatan Cina, termasuk tekstil, sepatu dan lampu hemat energi. Belum lagi kurangnya jaminan keamanan barang-barang buatan Cina yang menyulitkan perlindungan terhadap konsumen.

Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah Cina membentuk kelompok kerja bilateral tingkat tinggi yang akan menjelaskan rinciannya dalam hari-hari mendatang. Namun demikian, masih belum jelas apa wewenang kelompok tersebut.

Pertukaran ekonomi dan perdagangan dengan Cina seharusnya berlangsung seadil, seaman, dan selancar mungkin. Bersamaan dengan itu, hak asasi dan reformasi politik seharusnya tak dihilangkan dalam hubungan antara Uni Eropa dan Cina.

Bagaimanapun juga, para pemimpin di Beijing bersedia berdialog dengan Uni Eropa mengenai tema paling sensitif, hak asasi manusia. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, juga saat kedua pihak masih jauh dari kata sepakat. (rp)