Debat di Parlemen Jerman Menyangkut Pendidikan Polisi Libya

Kementerian luar negeri Jerman tidak mendukung dan tidak memberikan bantuan dana kepada sebuah perusahaan swasta Jerman untuk melakukan pendidikan aparat keamanan Libya. Demikian pernyataan menteri kenegaraan Jerman Gernot Erler dari partai sosial SPD. Bersamaan dengan pernyataan tersebut Erler membenarkan, bahwa beberapa tahun belakangan ini pemerintah Jerman mempererat kemitraanya dengan negara Afrika itu. Antara lain, menteri kenegaraan tersebut juga menyebutkan, Libya telah bersedia untuk menyerahkan senjata pemusnah massalnya:

"Libya merupakan kawasan yang diancam oleh terorisme Islam. Sekaligus adalah target dan negara transit bagi ribuan imigran ilegal asal Afrika yang hendak masuk ke Eropa."

Kelompok oposisi menyalahkan pemerintah Jerman kurang bertindak dalam upayanya melawan negara-negara yang terbukti terlibat dalam serangan teror di masa lalu, seperti Libya. Hans-Christian Ströbele anggota parlemen dari partai Hijau menuntut, agar pelaksanaan hukum yang menyangkut keamanan di luar negeri diperketat. Hukum tersebut seharusnya juga mengatur, barang apa dengan izin pemerintah Jerman dapat diekspor ke kawasan krisis. Ströbele menyebut pendidikan aparat keamanan Libya sebagai skandal:

"Seharusnya semua teriak, dinas rahasia, begitu juga pemerintah - dan mengatakan, "Jika konstitusi kita kurang kuat, maka kita harus segera bertindak."

Sementara anggota parlemen Max Stadler khawatir akan citra Jerman:

"Sudah sangat jelas, jika ada sekelompok orang Jerman - apakah mereka adalah perusahaan swasta asal Jerman yang begerak di bidang keamanan - terlibat dalam pendidikan polisi, apalagi polisi satuan khusus negara, sudah pasti kasus seperti ini sangat mengotori citra kita di mata dunia."

Sementara Wolfgang Neskovic dari fraksi kiri mengatakan, polisi dan tentara Jerman juga dididik untuk membunuh:

"Hal ini dilakukan untuk melindungi negara dan rakyat kita. Oleh karena itu, hanya boleh dipakai untuk tujuan tersebut. Siapa yang dididik untuk hal ini, akan melindungi presiden kita dan bukan seorang diktatur atau bos mafia."

Perwakilan dari fraksi demokrat kristen CDU Clemens Binninger menyebutkan, kelompok oposisi "membesar-besarkan kasus ini dan gembira akan skandal ini": Binninger juga mengatakan:

"Kami tidak mau ada polisi Jerman yang bekerja sampingan untuk sebuah rezim, dan memang mereka tidak boleh. Kami menolak hal ini, dan tidak bisa diterima. Ini melanggar hak dinas. Partai sosial juga sependapat dengan kami. Agar kejadian seperti ini tidak terulang, kami menuntut penjelasan dab orang-orang yang bersangkutan harus menanggung konsekuensinya."

Dalam hal ini semua fraksi sepakat. Namun, kelompok oposisi mengutarakan, masih diperlukan tindakan yang lebih lanjut, karena menyangkut keterlibatan dinas rahasia. Dikatakan, dinas rahasia Jerman sebelumnya mengetahui, bahwa ada perusahaan swasta dari Jerman mengelola pendidikan aparat keamanan Libya. Sedangkan badan pengawas dinas rahasia di parlemen tidak diberitahu mengenai hal ini.