Debat di Jerman tentang “Kegagalan” Sistem Pendidikan

"Saya memilih sekolah swasta karena punya komunitas yang kuat,” kata Luisa* tentang keputusannya menyekolahkan kedua anaknya ke sekolah swasta Katolik di Berlin. "Ini adalah lingkungan yang sangat baik, saya sangat senang."

Luisa mengatakan lebih lanjut, anak-anaknya tidak bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan di sekolah-sekolah negeri di Berlin. Karena sekolah kekurangan tenaga pengajar, para guru sering kali sakit dan hampir tidak ada anak yang bisa berbahasa Jerman dengan baik. "Ada begitu banyak anak di sana yang membutuhkan fokus khusus..., dan tidak ada pembibingan khusus untuk anak-anak yang punya lebih banyak bakat," jelasnya. Di sekolah Katolik itu, Luisa membayar uang sekolah bulanan, biayanya bervariasi antara €180 dan €360 berdasarkan tingginya pendapatan orang tua.

Di Jerman, sekolah swasta dapat dijalankan oleh gereja, organisasi sosial, asosiasi, atau perorangan. Meskipun sekolah negeri, dan bahkan universitas di Jerman, tidak memungut uang sekolah alias gratis, semakin banyak orang tua memilih membayar biaya tahunan sampai lebih €2.000 untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah atau universitas swasta. Angka terbaru yang dikeluarkan Kantor Statistik Jerman menunjukkan, proporsi siswa yang bersekolah di sekolah swasta telah meningkat hingga hampir mencapai 10% pada tahun ajaran 2022/23. Dua dekade lalu, angkanya masih 6%.

Meningkatnya jumlah anak yang bersekolah di sekolah swasta, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa orang tua yang kaya dan berpendidikan tinggi akan semkain enggan mengirim anaknya ke sekolah negeri, dan ini bisa memicu kesenjangan sosial. Pakar pendidikan dan kebijakan sosial Stephan Köppe dari University College Dublin mengatakan, sejauh ini tidak ada bukti bahwa di Jerman anak-anak di sekolah swasta punya prestasi lebih baik dibandingkan di sekolah negeri.

"Yang mengkhawatirkan adalah, hal ini mengarah pada ketidakpuasan terhadap sistem sekolah negeri,” kata Stephan Köppe kepada DW. Survei terbaru yang dilakukan oleh Munich Info Institute for Economic Research menunjukkan, masyarakat Jerman memang semakin tidak puas dengan kualitas pendidikan di sekolah negeri. Sekolah-sekolah di Jerman belakangan ini memang menghadapi kekurangan guru, dengan tingginya angka absen mengajar karena sakit dan meningkatnya jumlah guru yang meninggalkan profesinya karena kelelahan dan kondisi kerja yang buruk.

Kesenjangan sosial-ekonomi

Program Penilaian Siswa Internasional, PISA, dalam laporan terbarunya untuk Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD, menunjukkan prestasi yang lebih buruk siswa sekolah negeri di Jerman dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Beberapa pihak menyalahkan imigran atas keadaan buruk ini, antara lain akibat kedatangan 217.000 anak pengungsi Ukraina yang kini bersekolah di Jerman.

"Namun imigrasi bukanlah masalahnya", kata pakar pendidikan dan kesenjangan sosial Marcel Helbig dari Institut Leibniz untuk Pendidikan. "Kinerja di sekolah tingkat atas Gymnasium, yang mempersiapkan murid untuk menempuh pendidikan ke universitas, di mana hampir tidak ada anak-anak imigran, juga mengalami penurunan sangat tajam. Jadi ini bukan sekedar masalah banyaknya murid yang belatar belakang migran,” katanya kepada DW.

Menurut Helbig, faktanya adalah bahwa semua data menunjukan prestasi akademis di Jerman masih terikat pada latar belakang sosio-ekonomi, dan bukan pada tempat anak tersebut bersekolah.

Cenderung akan terjadi ketimpangan yang lebih besar?

Konstitusi Jerman, Grundgesetz, menjamin hak untuk mendirikan sekolah oleh pihak swasta, namun menyatakan bahwa sekolah swasta tidak diperbolehkan membeda-bedakan anak mana yang boleh bersekolah berdasarkan pendapatan orang tuanya. Untuk menyiasatinya, banyak sekolah swasta yang menawarkan beasiswa, dan uang sekolah dihitung secara individual berdasarkan tingginya pendapatan orang tua. Namun tetap saja, sekolah swasta bukanlah pilihan bagi kebanyakan orang tua, terutama mereka yang berpendapatan rata-rata brutto sebelum dipotong pajak di bawah €4,000 per bulan.

"Dari sudut pandang demokrasi, saya tidak mengatakan bahwa sekolah swasta harus dilarang atau dihapuskan, namun pertanyaannya adalah: haruskah sekolah swasta terus dibantu (negara)?” kata pakar pendidikan dan kebijakan sosial Stephan Köppe.

Masalah sebenarnya, menurut Stephan Köppe, bukanlah swasta atau negeri, melainkan struktur sistem pendidikannya. Di bawah sistem pendidikan Jerman, yang menjadi kewenangan negara bagian, keputusan melanjutkan sekolah sering sudah diambil sejak Kelas 4, ketika siswa berusia sekitar 10 tahun. Saat itu ditentukan apakah siswa bisa mengikuti pendidikan lanjutan ke Gymnasium atau ke sekolah jenis lain. Gymnasium di Jerman adalah sekolah lanjutan atas bergengsi jalur standar menuju pendidikan universitas.

Stephan Köppe menekankan, Jerman masih jauh dari "ketimpangan sosial" yang terlihat antara sekolah swasta dan sekolah negeri seperti yang terjadi di AS atau di Inggris. "Tapi memang ada ada sedikit kesenjangan, sehingga seiring berjalannya waktu, sekolah swasta mungkin akan menyebabkan kesenjangan lebih besar lagi dalam hasil pendidikan,” pungkasnya.

(*Nama diubah untuk melindungi anonimitas.)

(hp/as)

Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!