Dampak Aksi Kerusuhan Inggris
15 Agustus 2011Harian Swiss Neue Zürcher Zeitung berkomentar atas kelanjutan dari aksi kekerasan di Inggris :
"Interpretasi politisi, bahwa kerusuhan yang terjadi adalah kriminalitas murni, disetujui oleh banyak pihak. Khususnya kalangan pendatang dan etnis minoritas, yang bertahan hidup secara sederhana di ibukota yang mahal dengan kerja keras dan disiplin, tidak menunjukkan pengertian bagi pelaku kerusuhan dan penjarahan. Seruan akan pelaksanaan hukum yang lebih keras lagi menjadi populer. Masing-masing pemerintah kota bagian telah mulai memindahkan keluarga tersangka perusuh dari apartemen sosial mereka. Perdana menteri Inggris David Cameron telah menyetujui langkah tersebut Kamis lalu (11/8) di parlemen. Seruan akan represi mulai mencapai batas maksimalnya. Sekarang pun, negara yang diperintah New Labour ini tidak mampu lagi menutup anggaran bagi polisi dan penjara yang terus meningkat."
Harian Jerman Neue Osnabrücker Zeitung menanggapi reaksi perdana menteri Inggris David Cameron terhadap kerusuhan di Inggris :
"Karena hanya menjadi penonton kerusuhan selama berhari-hari, polisi Inggris telah kehilangan pamornya. Jadi tidak perlu ada yang keberatan, jika Cameron meminta bantuan Bill Bratton seorang 'Super-Cop' dari Amerika Serikat yang telah sukses menangani gerombolan penjahat dan penjarah. Di waktu bersamaan, sang kepala pemerintah harus berhati-hati untuk tidak bersikap melewati batas. Menarik bantuan sosial atau tempat tinggal para tersangka pelaku kerusuhan dan keluarganya tidak hanya meragukan secara moral, tetapi juga bisa menimbulkan kesengsaraan baru dan benih kebencian baru. Hingga pesta Olimpiade 2012 tidak banyak lagi waktu yang tersisa untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara asal Fair Play."
Harian Inggris The Times memilih untuk menyoroti posisi negaranya dalam ketidakseimbangan perekonomian dunia :
"Inggris untungnya berada di luar zona negara pengguna mata uang Euro. Namun, keuangan negara ini semakin terpisah antara wilayah selatan yang mengalami boom dan wilayah utara yang diam di tempat. Pemerintah berusaha memperbaiki situasi dengan peringanan pajak, tetapi tidak tampak akan tercapai sebuah keseimbangan. Setidaknya bisa dipastikan, bahwa transfer melalui masing-masing wilayah lebih dibenarkan secara politis, dibandingkan melewati perbatasan nasional. Ini adalah masalah yang tengah dialami negara-negara pengguna mata uang Euro yang dipersulit oleh integrasi moneter kaku. Di dunia keuangan terdapat ketidakseimbangan yang jelas. Jika, krisis keuangan kedua yang lebih parah harus dihindarkan, maka para politisi harus segera menyingkirkan perbedaan tersebut."
Kini beralih ke aksi protes terus-menerus di Suriah. Harian Perancis La Montagne menulis :
"Ratusan korban tewas, puluhan ribu warga Suriah disiksa di penjara, sementara Perancis sudah puas dengan resolusi PBB yang tidak tegas dan rumusan setengah hati untuk mengatasi sikap yang mengerikan ini. Apapun strategi yang dijalankan pemerintah Suriah, ini tidak berfungsi lagi. Revolusi dunia Arab tidak bisa dibalikkan kembali. Presiden Bashar al Assad telah mengumumkan dimulainya sistem multi partai, tetapi penjelasannya tidak masuk akal. Melalui sikap kasar, yang diwarisinya dari sang ayah, ia tidak bisa lagi dibela dan ia hanya bertahan di pucuk kekuasaan karena misi internasional masih terlibat di Libya. PBB seharusnya tidak lebih lama lagi bersikeras dengan sikap yang tidak seimbang dan membantu rakyat yang terbantai."
Vidi Legowo-Zipperer / dpa / afp
Editor : Hendra Pasuhuk