1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Cina dan Rusia Tolak Sanksi Terhadap Zimbabwe, ZANU PF Bersorak

12 Juli 2008

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB Cina dan Rusia menolak usulan sanksi terhadap rezim Robert Mugabe di Zimbabwe. Beragam reaksi dilontarkan masyarakat internasional.

https://p.dw.com/p/Eb4Q
ZANU PF hanya mau berunding jika oposisi mengakui Robert Mugabe sebagai presiden terpilih.
ZANU PF hanya mau berunding jika oposisi mengakui Robert Mugabe sebagai presiden terpilih.Foto: picture-alliance / dpa

Afrika Selatan menyambut baik keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak menerapkan sanksi terhadap Zimbabwe, demikian dinyatakan Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan Sabtu ini. Lebih lanjut dinyatakan kementerian luar negeri Afrika Selatan, kami sepakat dengan keputusan KTT Uni Afrika di Sharm el Sheikh untuk melakukan dialog dengan pemerintah dan oposisi Zimbabwe. Tidak boleh ada negara atau organisasi yang dapat mengganggu suasana perundingan.

Wakil Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Aziz Pahad menambahkan, "Jika perlu, mereka dapat memutuskan suatu resolusi jika upaya Uni Afrika sampai gagal. Tapi harus dilihat dulu hal yang sudah berhasil dicapai dan yang belum, sesuai dengan upaya yang sudah dilakukan Uni Afrika.“

Pemerintah Zimbabwe merayakan kalahnya Amerika Serikat dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan seperti sebuah kemenangan besar. Di televisi Afrika Selatan, Boniface Chidyausiku duta besar Zimbabwe di PBB mengatakan, "Mereka salah perkiraan. Mereka pikir mereka akan menang, tapi ternyata tidak. Dengan angkuh mereka mengira dapat mengatur dunia.“

Dalam penjelasannya, pemerintah Afrika Selatan memberi isyarat mengenai pembicaraan langsung dan tertutup antara partai yang memerintah ZANU PF dengan kedua fraksi partai oposisi MDC yang dimulai di Pretoria Kamis (10/07) lalu. Namun dilaporkan, pembicaraan itu masih belum membuahkan hasil. Pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai mengatakan, pembicaraan itu merupakan perundingan pendahuluan, yang membicarakan persyaratan dalam perundingan intinya. Di akhir perundingan pendahuluan di Pretoria, menurut perkiraan para pengamat, dapat saja dihasilkan nota kesepahaman. Namun tampaknya belum akan ada perundingan mengenai pembagian kekuasaan. Pemerintah Afrika Selatan tidak memberikan batas waktu, namun meminta kedua pihak untuk menyadari tanggung jawabnya masing-masing.

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Nkosazana Dlamini-Zuma menyatakan, "Masa depan Zimbabwe terdapat di tengah-tengah benang sutra yang kedua ujungnya dipegang dua pihak. Keduanya harus menyadari tanggung jawabnya bagi Zimbabwe, wilayah selatan Afrika, Afrika, dan dunia.“

Dua pihak yang bertikai sudah mengajukan prasyarat. MDC menuntut pembebasan 1500 tahanan politik dan diakhirinya aksi kekerasan. Sejak pemilu tahap awal, MDC menyatakan terdapat 113 korban tewas akibat kekerasan berlatar belakang politik. MDC terutama menuntut pengakuan kemenangannya dalam pemilihan parlemen dan pemilihan presiden akhir Maret lalu. Walau pun pemilihan presiden tidak berakhir dengan suara mayoritas mutlak dan diperlukan pemilihan tahap penentuan. Dalam pemilihan tahap penentuan, Mugabe menjadi kandidat satu-satunya karena Tsvangsirai mengundurkan diri. Sekarang ZANU PF hanya mau berunding jika oposisi mengakui Robert Mugabe sebagai presiden terpilih. (ls)