Biksu di Burma Hidup dalam Bahaya

Junta militer menindak keras segala bentuk perlawanan di Myanmar, termasuk aksi protes damai para biksu. Bahkan ada biksu yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara hanya karena memberi minum kepada pengunjuk rasa.

Karena takut diburu oleh junta militer Myanmar, sebagian biksu Buddha melarikan diri. Mereka berjalan kaki melintasi hutan di kawasan timur Burma ke arah Thailand. Seorang biksu mengungkapkan:

"Bila Anda percaya pada permainan junta maka situasi ini akan terus berlanjut sampai kami semua terbunuh. Seharusnya, seluruh bangsa bangkit dan berjuang melawan pemerintah yang tidak adil. Kami dihajar, pemimpin kami tewas dipukul atau ditembak. Rakyat Burma terbunuh di jalanan. Saya tidak dapat mengungkapkan penderitaan kami dengan kata-kata. Saya hanya bisa memikirkan bagaimana caranya mendapat dukungan. Nasib Burma berada di tangan kami, rakyatnya. Rakyatlah yang harus berjuang untuk mendapatkan haknya."

November 2007, pejabat urusan HAM PBB untuk Burma Paulo Pinheiro diizinkan mengunjungi Myanmar untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir. Pinheiro mencari data mengenai jumlah korban yang tewas menyusul pembubaran dengan kekerasan aksi demonstrasi damai di Burma. Maret 2008, Pinheiro gagal memperoleh visa untuk kembali berkunjung ke negara Asia Tenggara itu. Pejabat khusus Pinheiro terus mendesak agar dunia internasional tetap menekan junta militer.

"Dunia internasional seharusnya menghargai upaya rakyat Burma, para pemuda, perempuan, mahasiswa dan biksu, mereka semua menanggung risiko sangat tinggi saat mereka turun ke jalan untuk menuntut kebebasan berpendapat dan berkumpul. Bila kita ingin mencapai kemajuan di Burma, kita tidak perlu beragam strategi dari anggota PBB, kita harus mengkoordinasikan semua upaya."

Pengamat politik Burma memprediksikan, tahun 2008 ini di Burma akan kembali digelar aksi protes. Tanggal 8 Agustus, rakyat Burma memperingati 20 tahun penumpasan berdarah gerakan demokrasi di Myanmar yang menelan korban 3.000 jiwa.

Walau begitu, sebagian biksu Myanmar tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangan bagi demokrasi, kata seorang biksu:

"Kami berpikir untuk melakukan semacam perlawanan bawah tanah, tapi juga protes terbuka. Tapi, kami tidak memerlukan milisi rakyat atau kelompok militan. Sebaiknya memang tidak ada pimpinan militer di Burma."

Bulan Mei, junta militer Myanmar akan mengadakan referendum konstitusi. Kelompok oposisi menyerukan agar rakyat menolak perubahan undang-undang dasar tersebut, karena diduga hanya akan memperkuat kedudukan junta militer. (zer)