Hak Perempuan di India

"Laporan di koran tidak akan mengubah apapun," jawab Flavia Agnes dengan nada ironis atas pertanyaan dari DW, apakah gelombang protes belakangan ini terhadap pemerkosaan di India membawa perbaikan bagi keadaan perempuan di negara itu.

Flavia Agnes adalah pejuang hak-hak perempuan dan pemimpin organisasi "Majlis," yang berpusat di kota Mumbai. Organisasi itu berjuang untuk perubahan menyeluruh dalam proses hukum bagi korban pemerkosaan.

Menurut keterangan resmi, tahun 2013 terjadi 1.330 kasus perkosaan, hampir dua kali lipat dibanding tahun 2012, dengan 706 kasus. Desember 2012, masyarakat India terbangun akibat kasus pemerkosaan sangat brutal terhadap mahasiswi berusia 23 tahun, yang meninggal akibat luka-lukanya beberapa hari kemudian.

Sejak itu terbentuk banyak pergerakan yang memperjuangkan perlindungan hukum untuk perempuan, yang terutama digerakkan perempuan India. Sejumlah undang-undang baru diputuskan, dan korban dijanjikan keadilan.

"Sehari-Hari Hampir Tidak ada Perbaikan"

Tapi tetap saja perubahan besar belum ada, kata Rohini Lakshane. Ia adalah aktivis hak-hak perempuan dan anggota juri dalam perlombaan Best of Online Activism atau Bobs 2014, yang diadakan DW. Memang lewat kampanye yang dilancarkan media, banyak orang menjadi sadar akan masalah yang dihadapi perempuan. Tetapi dalam hidup sehari-hari tidak ada perbaikan berarti.

Dalam hal ini, pandangan perempuan India atas diri mereka memegang peranan penting, kata Rohini Lakshane. Banyak perempuan tidak akan berbicara tentang pelecehan atau kekerasan seksual yang menimpa mereka, apalagi melaporkan ke polisi. "Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah hampir tidak pernah dilaporkan. Mereka khawatir keluarga akan terpecah, dan anak-anak menderita. Selain itu, banyak perempuan tergantung pada suami secara finansial. Bahkan perempuan yang berkarier tinggi menyerahkan uang mereka kepada suami. Sebagian besar dari mereka tidak tahu harus memberitahukan siapa, jika diperkosa atau dipukul suami."

Sisi Terang dan Gelap dalam Hukum

Sikap badan hukum adalah halangan berikutnya bagi perempuan, yang ingin mengambil tindakan terhadap kekerasan. "Polisi tidak menanggapi dengan serius, jika perempuan melaporkan pemerkosaan," kata pengacara Flavia Agnes. "Sebelum membuat protokol, polisi ingin memeriksa kasus itu dulu, sehingga perempuan diajukan berbagai pertanyaan yang menyakitkan. Perempuan yang menjadi korban kemudian takut mencoreng citranya sendiri."

Namun demikian aktivis Flavia Agnes masih melihat adanya harapan. Sistem berubah secara perlahan. Sekarang perempuan sudah punya hak melewati proses pengadilan yang tertutup dari masyarakat. Organisasi Majlis yang dipimpin Flavia Agnes juga mengurus perlindungan hukum dan dampingan psikologis bagi perempuan, yang mengajukan kasus kekerasan ke pengadilan, setidaknya di negara bagian Maharashtra. Rohini Lakshane juga melihat adanya kemajuan dalam penetapan undang-undang yang lebih ketat. Sekarang kekerasan di rumah dan pelecehan seksual di internet bisa dihukum.

Kekerasan yang Kerap Mengejutkan

Walaupun ada debat umum dan pengetatan undang-undang, insiden kekerasan yang mengejutkan kerap terjadi. Ini menunjukkan betapa sulitnya perjuangan bagi hak-hak perempuan di India. Januari 2014 misalnya, terjadi pemerkosaan massal terhadap seorang perempuan warga desa di negara bagian Benggala Barat. Pemerkosaan itu terjadi atas perintah kepala desa, sebagai ganjaran terhadap perempuan itu, karena memiliki pacar yang berasal dari kelompok masyarakat lain.

Apakah orang bisa mengatakan di India ada perubahan sikap menyangkut kekerasan terhadap perempuan? "Orang tidak bisa mengubah mentalitas manusia semudah seperti menekan tombol," kata Flavia Agnes.