Belanda Tolak Ukraina di Uni Eropa

Perjanjian dengan Ukraina sejatinya telah ditandatangani oleh pemerintahan Belanda dan negara-negara Uni Eropa lain. Tapi hal tersebut tidak mencegah pemilih Belanda untuk menyuarakan keberatannya.

Dalam sebuah referendum, sekitar 64 persen pemilih menolak perjanjian dengan Ukraina. Referendum yang digagas oleh kelompok anti Eropa lewat sebuah petisi itu cuma diikuti oleh sekitar 30% pemilih Belanda.

Menurut kelompok yang menolak, perjanjian tersebut adalah langkah pertama menuju keanggotaan penuh Ukraina. Sebab itu mereka menggelar referendum untuk mencegah "Ambisi ekspansi Uni Eropa yang semakin tidak demokratis."

Kendati referendum Belanda tidak berkekuatan hukum, Perdana Menteri Mark Rutte mengakui pemerintahannya kini hampir mustahil melanjutkan dukungan terhadap perjanjian Ukraina dalam bentuknya saat ini.

Bernilai simbolis

Ukraina sebaliknya menyatakan tetap akan bergerak ke arah Uni Eropa terlepas dari hasil referendum di Belanda. "Kami akan tetap mengimplementasikan perjanjian dengan Uni Eropa, termasuk kesepakatan perdagangan bebas yang komperhensif," tutur Presiden Petro Poroshenko di Tokyo.

Perjanjian Uni Eropa-Ukraina ditandatangani Maret 2014 silam, sesaat setelah kisruh di Kiev yang memaksa Presiden Viktor Yanukovych melarikan diri ke luar negeri. Saat itu Brussels sepakat membuka pasar bebas dengan Ukraina sebagai bagian dari program integrasi ekonomi sebelum mendapat keanggotaan penuh.

Penolakan Rusia terhadap perjanjian tersebut membuat Yanukovych mengubah sikap dan menolak tawaran Brussels. Keputusan itulah yang akhirnya memicu kerusuhan dan menyeret Ukraina ke jurang krisis.

rzn/ap (rtr,nytimes)