Australia Akan Gelar Referendum untuk Amandemen Konstitusi

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, pemerintah akan melaksanakan referendum amandemen konstitusi dan pembentukan komisi penduduk asli secara permanen di parlemen. Ini adalah "kesempatan terbaik" bagi Australia untuk mengatasi ketidakadilan di masa lalu, katanya hari Kamis (23/3) dalam sebuah pernyataan pers.

Dalam imbauan emosional itu Anthony Albanese bertanya: "Jika tidak sekarang, kapan?"

Dalam referendum itu, pemilih Australia akan memutuskan apakah menyetujui perubahan konstitusi dan pembentukan komisi parlemen "Aboriginal and Torres Strait Islander Voice", atau yang di Australia lebih dikenal sebagai "The Voice." Komisi parlemen ini akan berfungsi sebagai penasehat pemerintah dalam hal-hal yang terkait penduduk asli.

"Ini adalah pertanyaan sederhana, masalah dari hati," kata Anthony Albanese. Referendum itu diperkirakan akan dilaksanakan antara bulan Oktober dan Desember mendatang.

Komunitas penduduk asli di Australia alami represi

Komunitas penduduk asli di Australia telah hidup di benua itu selama ribuan tahun, tetapi menjadi sasaran kekerasan dan penindasan oleh penjajahan Eropa. Selama 122 tahun konstitusi Australia gagal mengakui suara dan hak-hak mereka dalam isu politik dan sosial. Selama masa-masa itu, perspektif dan pengalaman penduduk asli hilang atau dihilangkan dari narasi sejarah arus utama Australia.

Barulah pada Mei 1967, Australia mengamandemen konstitusi sehingga orang Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres dapat didaftarkan sebagai bagian dari populasi.

Komunitas penduduk asli Australia membentuk sekitar 3,2% dari seluruh populasi, namun berada di bawah rata-rata nasional pada sebagian besar indikator sosial-ekonomi. Tingkat bunuh diri dan tingkat pemenjaraan kelompok ini juga lebih tinggi dari rata-rata.

PM Anthony Albanese mengatakan, pembentukan komisi ini adalah "kesempatan terbaik" bagi Australia untuk mengatasi ketidakadilan di masa lalu. "Referendum ini adalah kesempatan demokrasi bersejarah untuk momen pemersatu Australia," katanya.

Oposisi minta rincian

Pemerintah Australia akan memperkenalkan RUU itu minggu depan dan berharap untuk mengesahkannya di parlemen pada akhir Juni. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan, pemerintah belum menanggapi pertanyaannya tentang bagaimana panel konsultatif itu akan berfungsi. "Kami akan memutuskan pada waktunya apakah kami mendukung "The Voice" itu atau menentangnya," katanya.

National Party yang berbasis di pedesaan, yang merupakan mitra junior dalam koalisi oposisi, telah mengumumkan akan menentang "The Voice". Partai Hijau dan beberapa anggota parlemen independen menyatakan akan mendukungnya.

Jajak pendapat harian Inggris Guardian pada hari Selasa (21/3) mengungkapkan, dukungan publik untuk referendum disokong oleh mayoritas 59% pemilih Australia.

Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, sudah ada 44 usulan amandemen konstitusi melalui 19 referendum. Tetapi hanya delapan yang disetujui.

hp/as (rtr, ap, dpa)