Assad Janjikan Referendum
15 Februari 2012
Presiden Suriah Bashar al-Assad hari Rabu (15/2) menjanjikan akan melaksanakan referendum mengenai rancangan konstitusi akhir Februari mendatang. Rencana itu beirisikan pembentukan sistem multipartai dan pemilu parlemen dalam kurun waktu 90 hari. Dengan pengumuman itu Assad memberikan sinyal bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dan hendak menghancurkan perlawanan oposisi menurut aturannya.
Liga Arab, Amerika Serikat, Eropa dan Turki menuntut Assad agar meletakkan jabatannya sebagai presiden, untuk mengakhiri pertumpahan darah yang diperkirakan telah menewaskan sedikitnya 6000 orang. Namun Assad menuding teroris yang dikendalikan dari luar negeri bertanggung jawab atas kekerasan di Suriah.
Serangan di Hama, ledakan pipa minyak di Homs
Menurut keterangan oposisi, aparat keamanan mulai melancarkan serangan besar-besaran ke kota Hama. Kawasan hunian ditembaki dengan senjata penangkis serangan udara. Tahun 1982 saat ayah Bashar al-Assad berkuasa di Suriah, juga terjadi perlawanan kelompok Sunni di kota itu yang kemudian ditumpas oleh pasukan pemerintah. Ribuan warga sipil saat itu tewas.
Juga kota Homs hari Rabu (15/2) ditembaki dengan artileri. Saksi mata melaporkan, sebuah jalur pipa minyak terkena serangan dan terbakar.
Oposisi menuding bahwa angkatan udara Suriah mengebom jaringan pipa minyak tersebut atau tanpa sengaja mengenainya saat menembaki kawasan perlawanan, Bab Amr. Sementara pemerintah Suriah lagi-lagi menuduh teroris yang bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Saksi mata juga melaporkan, di Damaskus tentara menggeledah rumah-rumah dan menangkapi orang-orang yang dicurigai.
Perancis upayakan resolusi DK PBB
Sementara itu Perancis melakukan perundingan dengan Rusia mengenai sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB. Hari Kamis (16/2) Menlu Rusia, Sergei Lavrov akan melakukan pembicaraan terkait dengan Menlu Perancis, Alain Juppè di Wina, Austria. Kepada stasiun pemancar France Info, Juppè mengatakan: "Kami sedang merundingkan sebuah resolusi di DK PBB untuk melihat, apakah kami dapat mengubah sikap Rusia. Di sidang umum PBB kami juga akan melaksanaka pemungutan suara yang bersifat simbolis. Tetapi bila 130 dari 140 negara mengatakan bahwa pertumpahan darah harus berakhir dan rencana Liga Arab harus dilaksanakan, maka ini akan menjadi sebuah pesan simbolis yang kuat."
Namun Menlu Rusia menegaskan, negaranya tidak akan mendukung resolusi yang membantu legitimasi pergantian kekuasaan di Suriah. Kamis (16/02) ini memang akan dilakukan voting mengenai resolusi Suriah dalam sidang umum PBB. Dalam sidang ini tidak ada kemungkinan untuk menggunakan hak veto, tetapi resolusi yang diambil tidak bersifat mengikat. Perancis selain itu juga berupaya untuk menciptakan sebuah koridor agar dapat menyuplai pangan dan obat-obatan bagi warga sipil di wilayah pertempuran di Suriah. Sedangkan sejumlah besar anggota parlemen Eropa mendesak UE untuk meningkatkan tekanan atas Presiden Suriah.
Christa Saloh-Foerster/dpa, rtrd, dapd
Editor: Agus Setiawan