AS Punya Akses Tak Terbatas ke Markas Militer Papua Nugini

Militer Amerika Serikat (AS) kini dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua Nugini. Kesepakatan tersebut berdasarkan pakta keamanan penting dalam upaya Washington untuk mengepung Beijing di Pasifik.

Isi lengkap dari perjanjian itu telah diserahkan kepada Parlemen Papua Nugini pada Rabu (14/06) malam waktu setempat. Dengan persetujuan Papua Nugini, AS dapat menempatkan tentara dan kapal perangnya di enam pelabuhan dan bandar udara penting, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus dan sejumlah fasilitas lain di ibu kota, Port Moresby.

Washington bakal memiliki "akses tak terbatas" ke lokasi tersebut untuk "menempatkan peralatan, perlengkapan, dan material", serta memiliki "penggunaan eksklusif" pada beberapa zona yang dapat dilakukan pengembangan dan "aktivitas konstruksi".

Perjanjian ini membuka peluang bagi Washington untuk membuat pangkalan militer baru di pelabuhan lautan dalam, di tengah meningkatnya tensi rivalitas dengan Beijing.

Terletak di tepi barat daya Samudera Pasifik, Lombrum dulunya sempat dijadikan sebagai sebuah garnisun bagi pasukan Inggris, Jerman, Jepang, Australia, hingga Amerika Serikat.

Ketika Perang Dunia II, tempat ini merupakan salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Pasifik, dengan setidaknya 200 kapal yang dapat berlabuh, termasuk enam kapal perang dan 20 kapal induk yang digunakan saat itu untuk merebut kembali Filipina dari Jepang.

Cina sebelumnya telah berupaya untuk menginjakkan kaki di Lombrum beberapa tahun belakangan ini, sebelum akhirnya didepak Amerika Serikat dan Australia, yang pada tahun 2018 sepakat untuk bersama-sama mengembangkan fasilitas itu dengan Papua Nugini.

Akses pasukan AS ke Lombrum juga dapat memperkuat fasilitasnya di Guam bagian utara, yang menjadi kunci jika terjadi konflik atas Taiwan.

Perjanjian AS-Papua Nugini menuai protes

Perdana Menteri James Marape terpaksa mempertahankan perjanjian itu di tengah gelombang protes dan kritik, dengan beberapa pihak bertanya soal penyerahan kedaulatan Papua Nugini.

"Dalam 48 tahun militer kita biarkan terkikis," katanya kepada parlemen, Rabu (14/06).

"Kedaulatan diukur dari kekokohan dan kekuatan militer Anda."

Punya kekayaan alam dan strategis untuk rute pelayaran, Papua Nugini menyadari pihaknya berada di tengah dinamika politik antara Washington dan Beijing.

Mantan Perdana Menteri Peter O'Neill mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai sasaran tembak.

"Amerika melakukan hal itu untuk menjaga kepentingan negaranya, kita semua paham bagaimana situasi geopolitik di kawasan kita," ucapnya.

Joe Biden direncanakan bakal menandatangani langsung perjanjian itu, hanya saja rencana perjalanan itu dibatalkan lantaran adanya perselisihan anggaran di Kongres Amerika.

Washington tengah merayu negara Pasifik dengan berbagai insentif diplomatik dan finansial sebagai balasan atas dukungan strategis, hal ini juga dilakukan oleh Beijing.

Sejumlah perusahaan Cina telah membeli tambang dan pelabuhan di seluruh Pasifik. Bahkan Cina pada tahun lalu menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon, yang memungkinkan Cina untuk mengerahkan pasukannya ke negara tersebut.

Amerika Serikat mencemaskan pijakan militer Cina di Pasifik Selatan dapat mengepung fasilitasnya di Guam dan membuat pertahanan Taiwan menjadi lebih rumit lagi jika ada invasi dari dataran Cina.

mh/ha (AFP)