290708 China Ai IOC Olympia

Hukuman mati, sensor media, tahanan rumah dan penekanan terhadap aktivis hak asasi. Itulah beberapa dari daftar panjang tindakan yang dilakukan pimpinan Cina terhadap hak asasi yang mendasar. Di banyak bidang lainnya, kondisinya malah lebih buruk. Demikian dikatakan Verena Harpe dari Organisasi Hak Asasi Amnesty Internasional (AI):

"Amnesty Internasional mengamati kenyataan bahwa kondisinya semakin buruk di banyak bidang. Dengan jelas terlihat kecenderungen, bahwa pembela hak asasi yang menyampaikan pandangan yang kritis, terutama terhadap Olimpiade, dibungkam, atau dikenakan tahanan rumah. Soalnya menjelang dimulainya Olimpiade tidak diperbolehkan menyampaikan kritik, karena hendak menampilkan gambaran masyarakat yang harmonis. Di bulan belakangan banyak warga, yang dengan jelas menuntut ditingkatkannya kondisi hak asasi di Cina, hilang begitu saja."

Tahanan pengkritik pemerintah, tanpa keputusan pengadilan, dapat diperpanjang. Misalnya menyangkut kasus seorang warga kota Beijing bernama Ye Guozhu. Ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena memprotes aksi pengusiran paksa. Tadinya ia akan dibebaskan hari Sabtu (26/07). Tapi tahannya sekarang diperpanjang sampai selesainya pesta olahraga Olimpiade.

Pemerintah hendak merintangi, agar ia tidak menyampaikan pandangan yang kritis kepada wartawan asing mengenai pesta Olimpiade. Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengharapkan, penyelenggaraan olimpiade sekaligus merupakan dorongan moral dan kemajuan dalam tatanan masyarakat madani di Cina. Cina sendiri juga menjanjikan untuk meningkatkan kondisi hak asasi. Setelah kerusuhan massal di Tibet bulan Maret lalu Ketua IOC, Jacques Rogge mengatakan:

"Dengan menyelenggarakan Olimpiade, Cina dituntut melakukan perubahan tatanan kemasyarakatan, termasuk hak asasi. Saya meminta Cina untuk benar-benar menghormati kewajiban moralnya untuk itu."

Pada waktu bersamaan Jacques Rogge menandaskan, IOC bukan lembaga politik maupun organisasi non pemerintah. Komunikasi dengan pimpinan Cina dilakukan dengan apa yang disebut 'diplomasi diam'. Strategi ini dinilai dengan sikap kritis oleh Amnesty Internasional.

"Menurut perkiraan kami, Komite Olimpiade Internasional (IOC) tidak cukup memperhatikan masa selama tujuh tahun, yakni antara ditunjuknya Beijing sebagai penyelenggara Olimpiade sampai penyelenggaraannya untuk secara konsekwen mendesak dilakukannya perubahan. IOC mengatakan dengan prinsip 'harapan' bahwa melalui penyelenggaraan Olimpiade otomatis akan terjadi keterbukaan dan kondisi hak asasi akan membaik. Dari awal kami telah mengatakan, tentu saja ada peluang yang ditawarkannya. Tapi harus dituntut sesuatu yang konkret. Kami menilai, hal itu tidak cukup diperhatikan."

Sementara itu, pemerintah Cina membantah semua tuduhan tersebut. Siapa yang mengenal Cina tahu laporan itu tidak benar. Demikian dikatakan Juru Bicara Kementarian Luar Negeri Cina Liu Jianchao. (ar)