Panglima 'Di Luar Kendali' ?

Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengekspresikan kekecewaannya terhadap Panglima TNI yang dianggap bertindak "di luar kendali", setelah secara sepihak menghentikan kerjasama pertahanan dengan Australia. Informasi tersebut diungkap dua pejabat pemerintahan kepada kantor berita Reuters. 

Presiden Joko Widodo bersuara setelah adanya pernyataan panglima militer Gatot Nurmantyo yang menyebutkan Indonesia tengah dikepung oleh "perang proksi", di mana negara-negara asing berusaha untuk melemahkan bangsa dengan memanipulasi tokoh-tokoh berpengaruh yang berada di luar kekuasaan. Jokowi -- presiden pertama dari luar militer dan elit politik, perlu bergerak cepat untuk menunjukkan otoritasnya sebagai kepala, ungkap salah satu pejabat senior pemerintah. 

Nurmantyo menghentikan sementara hubungan militer dengan Australia, setelah diduga adanya temuan materi pelajaran yang dianggap melecehkan Pancasila dan mendukung kemerdekaan Papua.

Punya agenda politik sendiri?

Meski tidak secara resmi ditegur, Jokowi menyampaikan peringatan terhadap panglima TNI dalam sebuah  pertemuan di Istana Bogor. Pertemuan ini telah dikonfirmasi oleh salah seorang ajudan senior pemerintah lainnya, yang juga tak mau disebutkan namanya. Nurmantyo menolak permintaan untuk diwawancarai dan juru bicara militer juga menolak mengomentari pertemuan tersebut.

Pejabat senior pemerintah mengatakan: "Kami menduga bahwa Jendral Gatot mengeksploitasi insiden ini untuk agenda politik sendiri."

"Dia telah sering tampil di muka publik dan berpidato akhir-akhir ini," katanya lebih lanjut. "Terus terang, kami pikir soal perang proksi dan ancaman terhadap Indonesia itu benar-benar konyol. "

Dalam satu pidatonya, Nurmantyo pernah mengungkap kekhawatirannya, bahwa kekurangan pangan di Cina bisa memicu banjir pengungsi manusia perahu. Dia mengatakan akan menyembelih 10 ekor sapi dan membuangnya ke laut agar hiu berdatangan dan bisa melahap orang-orang tersebut.

Infiltrasi asing

Namun ketika ditanyakan soal spekulasi apakah Nurmantyo akan dicopot, salah satu pejabat yang mengungkap pertemuan Widodo dengan Nurmantyo mengatakan posisi Panglima militer masih tetap  aman. "Untuk saat ini, kami yakin bahwa dia tidak akan mengkhianati Presiden atau pemerintahan sipil, "katanya.

Pekan lalu, media Australia ABC melaporkan Nurmantyo meyakini militer Australia berusaha untuk merekrut tentara Indonesia ke negara itu untuk dilatih. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne.

Dilansir kantor berita Reuters, dalam sebuah buku yang dirilis pada tahun 2015, Nurmantyo menulis bahwa kekuatan asing berusaha untuk menyusup ke sistem media, pendidikan organisasi Islam, perusahaan dan partai politik untuk melemahkan bangsa, dan menguasai aparat keamanan dan industri strategis.

Kekuatan asing juga mencoba untuk melemahkan kaum muda Indonesia lewat perdagangan narkoba dan menanamkan budaya permisif, demikian ditulisnya, seperti dikutip  oleh Reuters.

Perluasan peran militer

Menurut direktur advokasi organisasi hak asasi manusia Imparsial, Al Araf, tujuan Nurmantyo bertindak demikian ada dua, yakni: untuk mempromosikan ambisi politiknya sendiri dan untuk menggalang dukungan bagi perluasan peran militer.

Diungkap Al Araf lebih jauh, sebagai bagian dari perang proksi tersebut, diidentifikasikan adanya kekuatan asing di belakang sejumlah tantangan di Indonesia -- mulai dari terorisme hingga obat bius bahkan isu homoseksualitas – hingga diharapkan muncul satu solusi implisit, bahwa hanya militer yang bisa menyelesaikan tantangan-tantangan itu, ujar Araf. "Ini semua adalah masalah akibat perang proksi sehingga militer harus terlibat dalam semua masalah ini," tambahnya.

Militer memiliki sejarah keterlibatan mendalam dalam masyarakat sipil sejak Indonesia meraih kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945. Setelah menikmati kekuasaan atas sipil dan politik bertahun-tahun, peranan besar itu tumbang seiring jatuhnya kekuasaan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.

Dalam beberapa tahun terakhir -- termasuk di bawah pemerintahan Jokowi -- tentara mencoba merayap kembali ke urusan non-militer. Di sektor pertanian, militer sekarang ikut andil untuk mendistribusikan pupuk dan memastikan target produksi terpenuhi. Personil militer juga ambil peran dalam panen dan membangun infrastruktur pedesaan.

Beberapa kritikus juga mengatakan Nurmantyo memelihara hubungan dengan kelompok Muslim garis keras pada saat aksi protes massa yang dipimpin oleh kubu  Islamis konservatif. Sementara polisi dicerca, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kerap memuji Nurmantyo dan militer. Seperti Nurmantyo, Rizieq juga kerap meyebutkan soal masuknya jutaan warga Cina ke Indonesia. Dugaan ‘invasi‘ tenaga kerja Cina ke Indonesia  direspon pemerintah dengan kampanye besar-besaran anti berita bohong (hoax) di tanah air.

ap/vlz (rtr)